PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HAK WARGA NEGARA DALAM MENDAPATKAN AKSES KESEHATAN BERKUALITAS

Abstract

Kesehatan merupakan salah satu HAM paling mendasar, sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 DUHAM. Di Indonesia, sebagai negara berkembang, tantangan utama adalah rendahnya Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan yang berkualitas. Hambatan Akses ini bersifat multidimensi, meliputi kondisi geografis, ekonomi, dan sosial yang secara signifikan mempengaruhi kondisi Kesehatan individu. Dalam upaya menyediakan Pelayanan Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjalin kerjasama dengan berbagai rumah sakit. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan studi kepustakaan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak-hak Kesehatan Masyarakat. Konsepsi tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas Kesehatan adalah hak hukum positif, mewajibkan pemerintah untuk memenuhinya. Pengabaian hak atas Kesehatan Masyarakat merupakan pelanggaran konstitusi. Kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia, sehingga setiap individu dan Masyarakat berhak atas perlindungan Kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab mengatur dan melindungi hak Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan yang layak dan mudah dijangkau.